SEOUL - Korea Utara menembakkan rudal anti-pesawat yang baru dikembangkan pada Kamis (30/9/2021), demikian dilaporkan media pemerintah KCNA pada Jumat (1/10/2021). Ini adalah yang terbaru dalam serangkaian uji coba senjata Korea Utara baru-baru ini di tengah pembicaraan denuklirisasi yang menemui jalan buntu dengan Amerika Serikat (AS).
Itu adalah uji coba senjata kedua yang diketahui Korea Utara minggu ini setelah meluncurkan rudal hipersonik yang sebelumnya tidak terlihat pada Selasa (28/9/2021). Ia juga telah menembakkan rudal balistik, dan rudal jelajah dengan kemampuan nuklir potensial, dalam beberapa pekan terakhir.
Uji coba tersebut menyoroti bagaimana Korea Utara terus mengembangkan senjata yang semakin canggih, untuk menekan Amerika Serikat (AS) agar meringankan sanksi sebagai imbalan penghentian program nuklirnya.
Akademi Ilmu Pertahanan, pengembang senjata militer Korea Utara, mengatakan uji coba itu bertujuan untuk mengkonfirmasi fungsionalitas praktis dari peluncur rudal, radar, kendaraan komando pertempuran yang komprehensif dan kinerja tempur.
Ia menambahkan bahwa rudal tersebut memiliki teknologi kunci baru seperti kontrol kemudi kembar dan mesin penerbangan impuls ganda.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tampaknya tidak menghadiri tes tersebut, yang malah diawasi oleh Pak Jong Chon, anggota politbiro dan Komite Sentral Partai Buruh yang berkuasa.
“Kinerja tempur yang luar biasa dari rudal anti-pesawat tipe baru dengan fitur respon cepat dan akurasi panduan sistem kontrol rudal serta peningkatan substansial dalam jarak jatuh target udara telah diverifikasi,” kata KCNA, mengutip akademi tersebut. .
Pyongyang dalam beberapa pekan terakhir berpendapat bahwa tes senjatanya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan diri seperti yang dilakukan negara lain, menuduh Amerika Serikat dan Korea Selatan melakukan “standar ganda” dan "kebijakan bermusuhan" terhadap Korea Utara.
Diwartakan Reuters, pada Rabu (29/9/2021), Kim mengatakan dia tidak memiliki alasan untuk menyerang Korea Selatan dan bersedia membuka kembali hotline antar-Korea yang terputus bulan depan. Tapi itu mengecam pemerintahan Presiden AS Joe Biden karena menggunakan "cara dan metode yang lebih licik" dalam mengejar kebijakan bermusuhan sambil mengusulkan dialog.
Pemerintahan Biden mengatakan tidak memiliki niat bermusuhan terhadap Korea Utara dan telah meminta Pyongyang untuk menerima tawaran pembicaraannya untuk memecahkan kebuntuan negosiasi denuklirisasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar