Aturan Terbaru PNS, Lihat Aturan Berdasarkan Level PPKM

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kembali mengubah sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) alias Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ini adalah kesekian kalinya pemerintah mengubah jam kerja PNS selama pandemi Covid-19.

Penyesuaian sistem kerja ini dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan status penyebaran Covid-19.

Sistem kerja PNS kali ini diatur Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 05/2022. SE ini mengubah sistem kerja yang sebelumnya diatur dalam SE MenPANRB 23/2021.

Merujuk pada aturan tersebut, berikut aturan kerja PNS terbaru:

A. Kantor Pemerintahan Sektor Non-esensial

1. Jawa dan Bali

a. PPKM Level 1, sebanyak 100% pegawai work from office (WFO).
b. PPKM Level 2, sebanyak 75% pegawai WFO.
c. PPKM Level 3, sebanyak 50% pegawai WFO.
d. PPKM Level 4, 100% pegawai work from home (WFH).

2. Luar Jawa dan Bali

a. PPKM Level 1, sebanyak 100% pegawai WFO.
b. PPKM Level 2, sebanyak 75% pegawai WFO.
c. PPKM Level 3, sebanyak maksimal 50% pegawai WFO. Jika ditemukan klaster COVID-19, maka akan ditutup selama lima hari.
d. PPKM Level 4, sebanyak 25% WFO. Jika ditemukan klaster COVID-19, maka akan ditutup selama lima hari.

B. Kantor Pemerintahan Sektor Esensial

1. Jawa dan Bali

a. PPKM Level 1, maksimal 100% pegawai WFO.
b. PPKM Level 2, maksimal 75% pegawai WFO.
c. PPKM Level 3 dan 4, maksimal 50% pegawai WFO.

2. Luar Jawa dan Bali

a. PPKM Level 1 dan 2, maksimal 100% WFO.
b. PPKM Level 3, maksimal 100% WFO.
c. PPKM Level 4, maksimal 50% WFO.

C. Kantor Pemerintahan Sektor Kritikal

1. Jawa dan Bali: PPKM Level 1, 2, 3, dan 4, maksimal 100% pegawai WFO.

2. Luar Jawa dan Bali: PPKM Level 4, maksimal 100% pegawai WFO.

Kasus Covid-19 Terus Melonjak Sepekan Terakhir, Berikut Jumlah Kasus Per hari selama Sepekan

JAKARTA - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali ataupun luar Jawa-Bali akan berakhir hari ini. Keputusan ini sesuai Instruksi Mendagri (Inmendagri) yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali tertuang dalam Inmendagri Nomor 5 tahun 2022. Sementara itu, PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 Covid-19 di Wilayah luar Jawa dan Bali diatur dalam Inmendagri Nomor 4 tahun 2022.

Namun, dalam sepekan terakhir kasus Covid-19 di Tanah Air justru meningkat tajam. Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah bahwa PPKM akan diperketat dengan menaikkan status levelnya atau tidak.

Berikut data kasus Covid-19 selama sepekan terakhir:

Senin, 24 Januari 2022

-        Kasus positif: 2.927 orang

-        Sembuh: 994 orang

-        Meninggal: 7 orang

-        Kasus aktif: 20.867 orang

Selasa, 25 Januari 2022

-        Kasus positif: 4.878 orang

-        Sembuh: 869 orang

-        Meninggal: 20 orang

-        Kasus aktif: 24.856 orang

Rabu, 26 Januari 2022

-        Kasus positif: 7.010 orang

-        Sembuh: 2.582 orang

-        Meninggal: 7 orang

-        Kasus aktif: 29.277 orang

Kamis, 27 Januari 2022

- Kasus positif: 8.077 orang

- Sembuh: 1.643 orang

- Meninggal: 7 orang

- Kasus aktif: 35.704 orang

Jumat, 28 Januari 2022

- Kasus positif: 9.905 orang

- Sembuh: 2.028 orang

- Meninggal: 7 orang

- Kasus aktif: 43.574 orang

Sabtu, 29 Januari 2022

- Kasus positif: 11.588 orang

- Sembuh: 2.590 orang

- Meninggal: 17 orang

- Kasus aktif: 52.555 orang

Minggu, 30 Januari 2022

- Kasus positif: 12.422 orang

- Sembuh: 3.241 orang

- Meninggal: 18 orang

- Kasus aktif: 61.718 orang

Kemendikbud Berikan Tambahan Kuota Data Internet saat PPKM pada Bulan Desember 2021 Berlaku 30 Hari

JAKARTA- Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim kembali menyalurkan tambahan bantuan kuota data internet pada Desember 2021.

Pemberian tambahan bantuan kuota data internet kepada pendidik dan peserta didik ini didasari penerapan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

“Kami melihat besarnya manfaat bantuan kuota data ini untuk mendukung proses pembelajaran yang berlangsung secara kombinasi antara tatap muka terbatas dan PJJ saat ini. Maka kami memutuskan untuk memberikan tambahan bantuan di bulan Desember,” ujar Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, Kamis (9/12/2021).

Dia menambahkan, bantuan kuota data internet tambahan mulai disalurkan secara bertahap pada tanggal 11 sampai dengan 15 Desember 2021 dengan masa berlaku 30 hari terhitung sejak diterima.

Pihaknya menyesuaikan jumlah kuota data yang diberikan pada periode tambahan ini. Bagi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mendapatkan kuota data sebesar 3 gigabit/bulan. Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) mendapatkan kuota data sebesar 4 gigabit/bulan.

“Untuk Guru jenjang PAUD Dikdasmen, Mahasiswa, dan Dosen akan mendapatkan tambahan bantuan kuota data internet sebesar lima gigabit per bulan” katanya.

Sedangkan sisa kuota paket data internet yang tidak terpakai setiap bulannya akan hangus atau tidak bersifat kumulatif untuk bulan selanjutnya.

“Silakan digunakan seoptimal mungkin untuk mengakses materi-materi belajar yang tersedia baik di portal Rumah Belajar atau berbagai kanal edukasi lainnya,” pesan Nadiem.

Penyaluran Bantuan Kuota Data Internet tambahan pada 2021 diatur dalam Persesjen No 4/2021. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) M. Hasan Chabibie menyampaikan, nomor ponsel yang dimutakhirkan dan sudah dipertanggungjawabkan dalam Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pada bulan November akan otomatis menerima tambahan bantuan paket kuota data internet pada bulan Desember.

“Tambahan bantuan kuota pada bulan Desember ini akan langsung disalurkan kepada nomor ponsel yang telah mendapatkan bantuan paket kuota data internet pada bulan November 2021,” tutup Hasan.

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sampai 20 September 2021, Bali Sukses Turun ke Level 3

KOMPAS.com – Pemerintah memutuskan untuk terus menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sampai Senin (20/9/2021).

Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan di kalan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (13/9/2021).

Ia pun menegaskan bahwa PPKM level di seluruh Jawa dan Bali akan terus digunakan untuk mengatasi pandemi Covid-19 dengan evaluasi setiap minggu hingga menekan kasus konfirmasi dan tidak mengulang kejadian sama di kemudian hari.

Jadi PPKM ini adalah alat kita untuk memonitor ini. Karena kalau dilepas, tidak dikendalikan terus, bisa nanti ada gelombang berikutnya. Kita sudah lihat pengalaman di banyak negara. Jadi kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan berbagai negara lain,” kata Luhut.

Bali turun ke level 3

Meski PPKM diperpanjang, Luhut menyampaikan bahwa terjadi perbaikan dalam penanganan Covid-19 di Jawa dan Bali.

Salah satunya adalah makin berkurangnya daerah Level 4 di Jawa dan Bali yang pada perpanjangan sebelumnya ada 4, kini hanya ada 3.

Satu daerah yang berhasil turun dari status PPKM Level 4 menjadi Level 3 adalah Provinsi Bali.

Luhut pun menyampaikan bahwa dalam perpanjangan PPKM kali ini, tempat wisata yang boleh buka di daerah PPKM Level 3 akan ditambah dengan protokol kesehatan ketat dan aplikasi PeduliLindungi.

Bioskop di daerah PPKM Level 3 dan 2 juga akan diizinkan buka dengan kapasitas 50 persen, protokol kesehatan ketat, dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Kebijakan ganjil-genap juga akan diberlakukan di tempat wisata mulai Jumat pukul 12.00 WIB sampai Minggu pukul 18.00 WIB untuk mengurangi jumlah kendaraan agar tidak terjadi kerumunan di tempat wisata.

Aturan Terbaru PPKM Level 2-3: Bioskop Boleh Buka-Gage ke Tempat Wisata

Jakarta - Pemerintah telah mengumumkan perpanjangan PPKM level 2, 3 dan 4 di Jawa-Bali. Ada sejumlah aturan baru yang diterapkan untuk wilayah PPKM level 2 dan 3.

Pengumuman perpanjangan PPKM itu disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam konferensi pers virtual, Senin (13/9/2021). PPKM level 2, 3 dan 4 di Jawa-Bali diperpanjang hingga 20 September.

Dia juga mengumumkan sejumlah aturan baru. Antara lain uji coba pembukaan bioskop dan tempat wisata. Pemerintah menerapkan aturan ganjil-genap di jalan menuju area wisata demi mencegah kerumunan.

Berikut aturan terbaru PPKM level 2 dan 3 yang diatur dalam Inmendagri nomor 42 tahun 2021 tentang PPKM Level 4, 3 dan 2 COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali:

Aturan soal Bioskop di Wilayah PPKM Level 3

Kelima: PPKM pada Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

6) Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;

b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;

c) pengunjung usia <12 tahun dilarang masuk;

d) dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam área bioskop;

e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan; dan

f) daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Aturan Pembukaan Tempat Wisata di Wilayah PPKM Level 3

k. akan dilakukan uji coba protokol kesehatan untuk tempat wisata tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan;

2) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;

3) anak <12 (dua belas) tahun dilarang untuk memasuki tempat wisata yang dilakukan uji coba ini;

4) daftar tempat wisata yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan

5) penerapan ganjil-genap di sepanjang jalan menuju dan dari lokasi tempat wisata mulai Jumat pukul 12.00 sampai dengan Minggu pukul 18.00 waktu setempat

Aturan Bioskop di Wilayah PPKM Level 2

Keenam: PPKM pada Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria Level 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

h. Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;

2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;

3) pengunjung usia <12 (dua belas) tahun dilarang masuk;

4) dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop;

5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan; dan

6) daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.