Menteri Keuangan Sri Mulyani Mengungkapkan Pembangunn Ibukota Baru Menggunakan Dana PEN 2022

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun 2022 ini akan berasal dari APBN. Sebab, ini adalah tahap awal yang semua akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar.

Setidaknya, ada dua sumber uang APBN yang akan digunakan untuk pembangunan IKN di tahun ini. Pertama dari anggaran Kementerian PUPR dan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022.

Untuk Kementerian PUPR anggaran akan digunakan seperti membangun jalan hingga jembatan untuk akses utama menuju IKN serta listrik dan telekomunikasi.

"Nah untuk 2022 ini kita akan lihat terutama kementerian yang paling depan itu kementerian PUPR. Jadi kita lihat kemarin dengan Pak Menteri PUPR dilihat dari alokasi anggaran yang sudah ada dan bagaimana kebutuhan yang lebih urgent untuk mulai kebutuhan pembangunan di sana," ujarnya di Komplek Parlemen, Selasa (18/1/2022).

Kemudian untuk dana PEN akan digunakan dari klaster penguatan ekonomi. Dimana anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang juga merupakan bagian dari pemulihan perekonomian.

"Nah kita nanti bisa mendesain untuk kebutuhan awal terutama pelaksanaan akses infrastruktur bisa masuk di dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi di dalam program PEN 2022," jelasnya.

Sebagai informasi, pada tahun ini pemerintah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp 414 triliun untuk program PEN. Ini akan dialokasikan untuk tiga klaster, kesehatan Rp 117,87 triliun, Perlinsos Rp 154,76 triliun dan penguatan ekonomi Rp 141,42 triliun.

Nah, anggaran untuk membangun infrastruktur dasar akan diambil dari dana sebesar Rp 141 triliun tersebut.

"Jadi kemungkinan akan dimasukkan di dalam PEN itu atau nanti kita lihat. Identifikasi saja," pungkasnya.

Kabar Gembira, PNS Pindah ke Ibu Kota Baru Bakal Dapat Tambahan Tunjangan

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat ini tengah mengkaji mengenai pemberian tunjangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang akan pindah ke ibu kota negara (IKN).

Hal ini dilakukan sebagai pertimbangan para PNS harus menyesuaikan diri dengan gaya hidup dan model kerja baru di lokasi ibu kota negara nanti.

"Kalau sampai pada tahap benar-benar pemindahan maka dalam APBN sudah harus dimasukkan mengenai berbagai tambahan tunjangan sebagai konsekuensi dari pemindahan itu," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022).

Kemudian kata dia, pemerintah akan memastikan agar pendanaan pembangunan IKN ini tidak mengganggu penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi. Sebaliknya, pendanaan pembangunan IKN dirancang agar dapat mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Penghitungan dan alokasi kebutuhan anggaran akan dilakukan dengan cermat dan hati-hati agar tujuan pembangunan IKN dapat tercapai namun stabilitas dan sustainibilitas keuangan negara tetap terjaga," katanya.

Dia menekankan perhitungan dan pemenuhan kebutuhan anggaran IKN akan tetap sejalan dengan konsolidasi fiskal pascapandemi Covid-19. Artinya, anggaran pembangunan IKN akan disesuaikan dengan kondisi terkini serta kapasitas APBN agar tetap sehat dan seimbang.

“Ini sudah harus dimasukkan dalam desain pada jangka pendek yaitu periode 2022-2024, artinya di tahun 2022 hingga tahun 2024 penanganan Covid, pemulihan ekonomi, penyelenggaraan pemilu, dan IKN semuanya ada di dalam APBN yang akan kita desain, dan pada saat yang sama defisit maksimal 3 persen mulai tahun 2023 akan diupayakan semuanya tetap terjaga,” tegasnya