BBM Jenis Premium Batal Dihapus, Berikut Fakta-faktanya

JAKARTA – BBM jenis Premium batal dihapus pada awal 2022 setelah Presiden Joko Widodo mengubah sejumlah ketentuan terkait Bahan Bakar Minyak (BBM).

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak atau BBM. Ini merupakan perubahan ketiga dari Perpres 191 Tahun 2014.

Berikut fakta BBM premium batal dihapus yang dirangkum di Jakarta, Minggu (9/1/2022).

1. BBM Premium Batal Dihapus

Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak atau BBM. Ini merupakan perubahan ketiga dari Perpres 191 Tahun 2014.

Sebelumnya, perubahan pertama dilakukan lewat Perpres 43 Tahun 2018 dan kedua lewat Perpres 69 Tahun 2021. Beleid terakhir juga baru diteken Jokowi lima bulan lalu, yaitu 3 Agustus 2021.

"Bahwa untuk mendukung komitmen nasional dalam penurunan emisi karbon melalui upaya menurunkan emisi gas buang kendaraan bermotor serta mengoptimalkan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak di seluruh wilayah Indonesia, perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga, Jual Eceran Bahan Bakar Minyak," demikian bunyi Perpres yang diteken Presiden Joko Widodo pada 31 Desember 2021.

2. Ketentuan yang Diatur

Adapun sejumlah ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 117 Tahun 2021 diantaranya.

Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut, (1) Jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).

(2) Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan. (3) Wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Menteri dapat menetapkan perubahan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

(5) Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas seluruh jenis BBM di luar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan huruf b.

3. Ada Pasal Baru

Berikutnya, ada pasal baru yang disisipkan dari yang sebelumnya belum pernah ada, yaitu Pasal 21B. Pasal ini mengatur soal RON 88 selama ini merupakan 50% komponen dari volume jenis BBM RON 90 yang disediakan dan didistribusikan oleh badan usaha penerima penugasan sejak 1 Juni 2O21 sampai dengan ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Selanjutnya, yaitu soal formula harga dasar, harga indeks pasar, dan harga jual eceran RON 88 sebagai komponen pembentuk Pertalite. Pasal 21B ini menetapkan kalau tiga formula itu tetap mengacu pada ketentuan RON 88 sebagai jenis BBM Khusus Penugasan.

4. Pertamina Siap Ikuti Arahan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerbitkan ketentuan baru soal Bahan Bakar Minyak (BBM). Terkait hal itu Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan mengikuti ketentuan baru tersebut.

"Kami akan jalankan sesuai Perpres," ujar Ahok saat dihubungi MNC Portal Indonesia.

5. Penggunaan Pertalite Sudah 80%

Di lain sisi, lanjut Ahok, penggunaan BBM jenis Pertalite hingga saat ini sudah mencapai 80 persen. Pernyataan tersebut sekaligus merespon anggapan bahwa Perpres Nomor 117 Tahun 2021 memberikan kompensasi pemerintah kepada Pertamina, khususnya penjualan Pertalite atau RON 90.

Anggapan itu mengacu pada Pasal 21B yang mengatur soal RON 88 dan merupakan 50% komponen dari volume jenis BBM RON 90 yang disediakan dan didistribusikan oleh badan usaha penerima penugasan sejak 1 Juni 2O21 sampai dengan ditetapkan oleh Menteri terkait.

Ahok sendiri enggan merinci lebih jauh perihal hal tersebut. Dirinya mempersilahkan untuk mengkonfirmasi langsung kepada Dewan Direksi atau Direktur Utama Pertamina. "Bisa nanya ke Dirut. Pemakaian BBM sudah hampir 80 persen di Pertalite," katanya.

6. Instruksi Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak atau BBM. Bersamaan dengan aturan ini, BBM jenis Premium akan batal dihapus.

“Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan,” bunyi Pasal 3 ayat 2 peraturan tersebut.

Pemerintah China Surati Terkait Pengeboran di Kepulauan Natuna, Berapa Potensi Migas di Natuna?

Jakarta, CNBC Indonesia - Laut Natuna jadi panas setelah Pemerintah China menyurati Indonesia untuk tidak mengebor minyak dan gas di wilayah tersebut.

Dalam laporan Reuters, pemerintah China mengirimkan surat kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia. Pengeboran minyak dan gas alam itu disebut bersinggungan dengan klaim "sembilan garis putus-putus" milik Tirai Bambu.

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo mengatakan kepada CNBC Indonesia bahwa potensi migas di Laut China Selatan ini sangat besar, sehingga menjadi rebutan banyak pihak. Indonesia juga telah memproduksi migas dari blok migas di kawasan Natuna Barat sejak sejak 1990-an yang kemudian gasnya diekspor ke Singapura.

Natuna sendiri adalah ladang minyak dan gas yang besar yang penting bagi Indonesia dalam tujuannya untuk mencapai target produksi minyak 1 juta barel per hari (bph) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030 mendatang.

Mengacu data ESDM, pulau Natuna memiliki cadangan minyak sebesar 135,17 juta barel dan cadangan gas sebesar 1,26 triliun kaki kubik (TCF), dengan rincian:

Cadangan Terbukti Minyak 60,31 juta barel

Cadangan Mungkin Minyak 47,43 juta barel

Cadangan Harapan Minyak 27,43 juta barel

Cadangan Terbukti Gas 767,23 miliar kaki kubik

Cadangan Mungkin Gas 390,72 miliar kaki kubik

Cadangan Harapan Gas 106,30 miliar kaki kubik

Sebenarnya ada "harta karun" lebih besar di Natuna yaitu cadangan hidrokarbon raksasa mencapai 222 triliun kaki kubik (TCF) di Blok Natuna Timur.

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo sempat mengatakan kepada CNBC Indonesia bahwa potensi besar gas di Blok East Natuna ini bahkan telah ditemukan sejak 47 tahun lalu, tapi sayangnya hingga saat ini belum juga bisa dieksploitasi.

Kendalanya, karena kandungan karbon dioksidanya besar sekali mencapai 71%, sehingga dibutuhkan teknologi canggih dan investasi tinggi untuk mengelolanya.

Dari potensi 222 TCF, hanya bisa dieksploitasi sekitar 46 TCF. Namun, itu bahkan mencapai tiga kali lipat dari cadangan Lapangan Tangguh dan Blok Masela, lanjutnya.

"Jadi, ini memang cadangan besar. Posisinya adalah beneran di perbatasan antara wilayah Indonesia dan Laut China Selatan yang diklaim China Daratan," ujarnya.

Terbaru, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Premier Oil Tuna B.V. berhasil menemukan cadangan minyak dan gas bumi (migas) di Wilayah Kerja (WK) atau Blok Tuna.

Wilayah Kerja Tuna ini berada di lepas pantai Natuna Timur, tepat di perbatasan Indonesia-Vietnam.

Benny Lubiantara, Deputi Perencanaan SKK Migas mengatakan, temuan cadangan ini diperoleh melalui pengeboran dua sumur delineasi Singa Laut (SL)-2 dan Kuda Laut (KL)-2.

"Potensi hidrokarbon dari struktur SL dan KL ini kemudian dikonfirmasi kembali dengan melakukan pengeboran dua sumur delineasi SL-2 dan KL-2 pada tahun 2021," paparnya, seperti dikutip dari keterangan resmi SKK Migas, Selasa (30/11/2021).

Kedua sumur ini dia sebut sudah dikategorikan ke dalam sumur kunci tahun 2021 oleh SKK Migas sejak awal. Temuan ini menurutnya bisa membantu pemerintah dalam mencapai target produksi minyak 1 juta barel per hari (bph) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030 mendatang.

"Keberhasilan kedua sumur ini akan membuka peluang penemuan hidrokarbon lainnya di area tersebut yang dapat membantu target pemerintah dalam mencapai produksi 1 juta bph dan 12 BSCFD," ujarnya.

Dia berpandangan, temuan cadangan di struktur SL dan KL ini sangat berpotensi menjadi temuan migas ekonomis pertama yang dapat berproduksi di Cekungan Natuna Timur.

Kelonggaran PPKM membuat di Sejumlah Daerah Terjadi Kelangkaan Pasokan Solar

Jakarta, CNBC Indonesia - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar terjadi di beberapa daerah. Salah satu penyebabnya adalah mulai normalnya kegiatan masyarakat setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilonggarkan, sehingga permintaan pun melonjak.

Kuota solar subsidi tahun ini ditetapkan sebesar 15,8 juta kilo liter (kl). Di tengah kelangkaan yang terjadi dan dilonggarkannya pendistribusian Solar bersubsidi, apakah kuota BBM solar tahun ini bakal melampaui target?

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Soerjaningsih mengatakan, karena kuota sudah diatur, maka pihaknya berharap serapannya tidak lebih dari yang sudah ditetapkan.

"Kalau saya melihat ini mudah-mudahan, kuota ini kan sudah diatur, kemudian juga sudah dihitung ada pengendalian, mudah-mudahan gak melebihi," ungkapnya dalam konferensi pers paparan kinerja, Senin (25/10/2021).

Lebih lanjut dia mengatakan, dari kuota Solar subsidi yang ditetapkan tahun ini 15,8 juta kl, dan sampai kuartal III sudah terdistribusi 11,29 juta kl. Artinya, masih ada sisa sekitar 4,5 juta kl sampai akhir tahun. Dengan sisa kuota yang ada, pihaknya memperkirakan kuota Solar yang ditetapkan tahun ini tetap cukup.

"Sampai saat ini kuota Solar sudah terdistribusi 11,29 juta kl sampai triwulan III ya. Jadi, masih ada sekitar 4,5 juta kl. Kayaknya cukup sih lihat volume kelihatan cukup," jelasnya.

Hal senada disampaikan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). BPH Migas menyebut, akan terus berupaya menjaga kuota Solar bersubsidi tahun ini tidak jebol.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan, karena kuota Solar subsidi sudah ditetapkan, maka BPH Migas mengatur penyalurannya. Dia mengatakan, pihak-pihak yang bisa menerima Solar subsidi sudah diatur dalam Peraturan Presiden No. 121 tahun 2014.

"Sudah diatur kelompok mana yang bisa terima subsidi," ungkapnya dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, Senin (25/10/2021).

Dia menjelaskan, dalam menentukan kuota BBM Solar subsidi tahun ini 15,8 juta kl, beberapa hal telah dipertimbangkan, seperti pertimbangan siapa saja yang berhak menerima hingga pertumbuhan konsumsi.

"Sudah bottom-up dari usulan daerah, badan usaha, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Sampai angka 15,8 juta kl ini harus diawasi baik oleh BPH Migas," lanjutnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, sampai akhir tahun ini, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, BPH Migas akan terus melakukan pengawasan demi menjaga kuota tahun ini tidak melampaui target yang ditetapkan.

"Di ujung tahun ini dengan pergerakan ekonomi tinggi sekali, di dua bulan terakhir kami terus monitoring untuk menjaga agar kuota 2021 gak terlampaui, ini yang kami lakukan dalam dua bulan ke depan," jelasnya.